Perkembangan Pendidikan Inklusif

Dokumentasi Pribadi Adi Suseno; Pelaksanaan Lomba Hari Kemerdekaan
Indonesia tahun 2015 di SLB A Yaketunis.

Pendidikan Inklusif yang dikenal sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan sekolah secara bersama-sama. Pada mulanya, pendidikan inklusif diprakarsai oleh negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia. Pada tahun 1960-an, Presiden Amerika Serikat, Presiden Kennedy, mengirimkan pakar-pakar Pendidikan Luar Biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan Least Restrictive Environment (LRE), yang ternyata cocok diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya di Inggris mulai diperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif yang ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dari segregasi (sekolah khusus) ke integrasi (Sekolah Inklusif).

Penyelenggaran pendidikan inklusif semakin mendapat perhatian di dunia. Hal tersebut didukung oleh konvensi dunia tentang hak-hak anak pada tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi “Education for all”. Implikasi tersebut mengikat semua anggota konferensi agar semua anak (apapun latarbelakangnya) mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Tindak lanjut deklarasi Bangkok tersebut yaitu diselenggarakannya konvensi pendidikan di Salamanca Spanyol pada tahun 1994 yang mencetuskan perlunya penyelenggaraan inklusif yang dikenal dengan “The Salamanca Statement on Inclusive Education”.

Berdasarkan perkembangan pendidikan inklusif tersebut. Pemerintah Republik Indonesia mengembangkan program-program pendidikan inklusif pada tahun 2000. Program tersebut merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang pernah diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif, pada tahun 2004 Indonesia menyelenggarakan konvensi nasional yang menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen “Indonesia menuju Pendidikan Inklusif”.

Sumber:

Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar. (2013). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No 7 Tahun 2009). Jakarta: Kemendikbud.